- PKP tidak melakukan penyerahan atau ekspor JKP dan/atau BKP dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sesuai Pasal 9 Ayat (6e ) UU PPN Diatur dalam Pasal 14 Ayat (1 ) huruf g - SPT tidak disampaikan tepat waktu dan sudah diberikan Surat Teguran - PPN Tidak seharusnya dikompensasikan atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% - WP tidak memenuhi
Oleh : 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN. diminta untuk : 3.1 x Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Terkait dengan pertanyaan Anda tentang PPN 11%, hal tersebut benar diatur di dalam UU 7/2021, yaitu Pasal 4 angka 2 UU 7/2021 yang mengubah Pasal 7 UU 42/2009 sebagai berikut. Tarif PPN yaitu: sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;PKP yang masuk dalam enam kategori inilah yang masuk dalam PKP Pasal 9 Ayat 4B, yang bisa mengajukan restitusi pajak setiap masa. Keenam kategori PKP Pasal 9 Ayat 4B ini juga termasuk dalam kategori PKP beresiko rendah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2018, diberikan pengembalian pendahuluan atau percepatan restitusi atas kelebihan pembayaran PPN pada setiap
disampaikan oleh PKP selain PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4b) Undang-Undang PPN; c. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar yang disampaikan oleh PKP berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN; d. SPT Masa Pajak Pertambahan Bagi PKP penerbit: NSFP tidak valid (bukan merupakan jatah PKP yang bersangkutan) Bagi PKP pembeli: Nomor Seri Faktur Pajak PKP penjual tidak valid: Pastikan kepada PKP penjual atas validitas NSFP tersebut. 26. ETAXSERVICE-20021: Upload Faktur Corrupt, ulang kembali. Ada karakter yang tidak standar UTF-8. Contoh : karakter รขโฌลฝ Pasal 9 . Cukup jelas. Pasal 10 . Contoh: Firma AS melakukan kegiatan usaha jasa konsultan hukum yang dibentuk oleh Tuan A dan Tuan S, yang berprofesi sebagai konsultan hukum. Firma AS terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tahun 2017. Firma AS menggunakan pembukuan berdasarkan tahun kalender. Peredaran bruto yang diperoleh Firma AS: PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal--(dd-mm-yyyy) H. PPN lebih bayar pada : 1.1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) 1.2 Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan) Oleh : 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN diminta untuk : 3.1 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau rcN6CsQ.